Pemerintah Indonesia Tindak Tegas Pertambangan Timah Ilegal di Bangka Belitung

Jakarta, 3 Oktober 2025 – Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas terhadap maraknya aktivitas pertambangan timah ilegal yang selama ini merusak lingkungan dan merugikan negara. Langkah ini diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan bahwa sekitar 1.000 lokasi tambang ilegal di wilayah Bangka-Belitung akan segera ditutup.

Latar Belakang Penindakan

Bangka-Belitung merupakan wilayah penghasil timah terbesar di Indonesia dan termasuk yang terbesar di dunia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, wilayah ini juga menjadi sorotan karena tingginya jumlah tambang ilegal yang tidak memiliki izin resmi dan tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup.

Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sekitar 40–50% produksi timah nasional berasal dari kegiatan tambang ilegal. Aktivitas ini tidak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan, tapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, termasuk deforestasi, pencemaran air, dan hilangnya biodiversitas.

Aksi Terpadu Pemerintah

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan TNI, Polri, serta instansi penegak hukum untuk menertibkan dan menutup tambang-tambang ilegal tersebut. "Negara tidak bisa kalah dengan mafia tambang. Kita akan bersihkan," ujar Presiden.

Langkah ini juga disambut baik oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menyatakan bahwa rehabilitasi wilayah bekas tambang akan menjadi prioritas setelah penutupan dilakukan.

  

Dampak terhadap Harga Timah Global

Tindakan pemerintah ini turut berdampak pada pasar global. Harga timah dunia melonjak hampir 8% dalam beberapa hari terakhir karena kekhawatiran atas berkurangnya pasokan dari Indonesia. Beberapa analis memperkirakan bahwa penutupan tambang ilegal akan membuat ekspor timah Indonesia menurun dalam jangka pendek, namun akan memperkuat legalitas dan keberlanjutan sektor ini dalam jangka panjang.

Tantangan ke Depan

Meski kebijakan ini disambut baik oleh banyak pihak, pelaksanaannya tidak akan mudah. Banyak tambang ilegal yang dilindungi oleh oknum-oknum tertentu, dan masyarakat sekitar juga bergantung pada tambang-tambang tersebut untuk mata pencaharian.

Pemerintah menyatakan akan menyiapkan program alternatif ekonomi bagi masyarakat terdampak, termasuk pelatihan kerja dan pembukaan lapangan kerja baru di sektor formal.

---

Penutup
Langkah tegas pemerintah terhadap tambang timah ilegal merupakan sinyal kuat bahwa Indonesia tidak akan mentolerir aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan dan merugikan negara. Ke depan, tantangan terbesar adalah memastikan penegakan hukum berjalan adil dan solusi berkelanjutan bagi masyarakat lokal benar-benar diwujudkan.